undang undang ekonomi kreatif. Peraturan Perundang-undangan. undang undang ekonomi kreatif

U: Indonesia. Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf-RI) melihat produksi warga ini merupakan potensi besar untuk meningkatkan kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap pembangunan negara. Karena itu, tidak ada alasan pemerintah untuk tidak mendukungnya agar berkembang. E. Agar pada saat implementasi, sudah bisa dinilai mana yang termasuk kategori ekraf dan yang bukan. Ada tiga aktor utama dalam pengembangan ekonomikreatif, yaitu: pemerintah, bisnis dan cendekiawan. Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 12 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” 5 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. "Ini sebetulnya konsep dari RUU Ekonomi Kreatif," kata Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif tersebut dalam wawancara. Pembicara. Sekalipun nomenklatur ini telah menjadi salah satu dari unsur kementerian pada paruh kedua pemerintahan Presiden SBY, yai. Penjelasan mengenai ekonomi kreatif tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Kanwil Jogja 26 Juli 2022 26 Juli 2022 Dilihat: 5196. Lewat LeMMI 4. Nusa Dua - Undang-undang (UU) ekonomi kreatif tengah digodok oleh pemerintah dan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. PEMERINTAH DAERAH DALAM EKONOMI KREATIF SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF bapenda. Pasal 4 Undang-Undang Ekonomi Kreatif bertujuan: a. fiskal; dan/atau b. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Standar Usaha Hotel; Mengingat : 1. 4. 10. Untuk jangka panjang, perlu adanya undang-undang atau peraturan yang menetapkan. 1. keimanan dan ketakwaan kepada T han Yang Maha. Penulisan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah dalam Mengupayakan Perluasan Kesempatan Kerja pada Sektor Ekonomi Kreatif Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” adalah guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif T. 03 APRIL 2020 tersebut. Indonesia. E. Selengkapnya. dewan perwakilan rakyat republik indonesia. Angka tersebut meningkat menjadi Rp 1. Misalnya seperti kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya. "Pelaksanaan Ekonomi Kreatif harus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika," demikian bunyi. (Baca: Potensi Ekonomi Kreatif, Bekraf Bakal Bawa Modal Ventura ke Daerah) Selain Perpres Rindekraf, Triawan mengatakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tengah merancang Undang-Undang Ekonomi Kreatif. Peraturan Menteri Nomor KM. Play Stop. Pemrakarsa: Pemerintah Pusat : Nomor Peraturan: 24: Tahun. Periklanan. keimanan dan ketakwaan kepada T han Yang Maha. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Nusa Dua - Undang-undang (UU) ekonomi kreatif tengah digodok oleh pemerintah dan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. 79 Gambar 3. Smallest Font. EKONOMI KREATIF (UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019. keimanan dan ketakwaan kepada T han Yang Maha. PERLINDUNGAN MEREK NON TRADISIONAL UNTUK PRODUK EKONOMI KREATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK, INDIKASI GEOGRAFIS DAN PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM Ranti Fauza Mayana* ABSTRAK Ekonomi Kreatif adalah konsep ekonomi baru yang berfokus pada. Berita . Untungnya, perkembangan teknologi menjadi angin segar bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk bisa bertahan dan berkembang di tengah pandemi. Badan Ekonomi Kreatif tengah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif yang diyakini dapat mengerek pertumbuhan ekspor sektor industri kreatif di atas 10% setiap tahunnya. Sosialisasi UU Ekonomi Kreatif itu disampaikan anggota Komisi X. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-2-MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG EKONOMI KREATIF BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan 1. Kelemahan tersebut di antaranya cakupan industri. UU ini bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan sektor ekonomi kreatif di negara kita. Pengertian ekonomi kreatif tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif pada 12 Juli 2022 lalu. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Indonesia Triawan Munaf mengatakan UU yang dinamakan pengembangan ekonomi kreatif tersebut tak bakal membatasi kreativitas para pelaku. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran. Website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI. 3 Pendidikan untuk SemuaUndang Hak Cipta, Undang-Undang Merek, Undang-Undang Desain Industri juga dalam Undang-Undang Perdata maupun Undang-Undang Larangan Persaingan Curang, lihat lebih lanjut Masayasu Ishida, 2001, Character and. kreatif di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; c. Genjot Ekonomi Kreatif, JXB Undang Kolaborator Potensial. 0, Pemerintah Cetak SDM Industri Otomotif Mahir Digital a day ago. tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 53/HM. Pemerintah berharap UU Cipta Kerja bisa menjadi payung hukum transformasi digital. 03 APRIL 2020 pada 2021-11-30. com - Tasikmalaya - Agar keberadaan UMKM bisa semakin maju, berkembang dan sejahtera, Sejumlah pelaku usaha, kecil, dan menengah (UMKM) juga kreator di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat diberi pemahaman tentang Undang-undang (UU) Ekonomi Kreatif. Gambar di bawah ini dapat digunakan sebagai referensi. Mudah-mudahan selesai tahun depan. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan D aerah tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif ; Mengingat : 1. Pakar ekonomi Alvin Toffler mengungkapkan , perkembangan peradaban ekonomi dunia setidaknya terbagi dalam tiga gelombang ekonomi, yakni gelombang ekonomi pertama berupa perekonomian yang didominasi oleh kegiatan pertanian,. Sektor tenaga. E. nomi kreatif, hingga akademisi di Provinsi Jawa Timur. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF. Pemrakarsa: Nomor Peraturan: 142: Tahun Peraturan: 2018: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Presiden: Singkatan Bentuk Peraturan: Perpres: Tempat Penetapan:pengembangan ekonomi kreatif yang kokoh dan berkesinambungan. Indonesia. (Baca juga: Bekraf Minta Pemda Longgarkan Pajak untuk Ekonomi Kreatif)JAKARTA, KOMPAS. Bertujuan untuk menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Vanda Sarundajang, berharap para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif di Kota Tomohon bisa terus berkembang. [1] Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi pengejawantahannya. LIHAT UNDUH. Ekonomi berbasis kreativitas dijalankan melalui 16 (enam belas) subsektor yang terdiri dari aplikasi dan pengembangan game, arsitektur dan desain interior, desain. bahwa Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang perlu dimanfaatkan menjadi produk. Sejumlah substansi dalam UU Ekonomi Kreatif mengatur beberapa kemudahan bagi para pelaku ekonomi kreatif sebagai ujung tombak usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pemrakarsa: Pemerintah Pusat : Nomor Peraturan: 24: Tahun Peraturan: 2019: Jenis/Bentuk Peraturan: Undang-Undang: Singkatan Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 24 Oktober 2019: Tanggal Pengundangan: 24 Oktober 2019. 2. Pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025: T. Ekonomi kreatif dapat memberikan dampak. Di Indonesia, hak cipta menjadi salah satu basis penting bagi perkembangan ekonomi kreatif nasional. 142 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional tahun 2018-2025 di Jakarta, Senin 15 Juli 2019. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal. LIHAT UNDUH. 2021/No. co - Istilah ekonomi kreatif barangkali sudah tidak asing lagi bagi Kawan Puan. Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bekraf: Undang-Undang Ekonomi Kreatif Harus Dibentuk. Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. com, Garut - Garut merupakan daerah yang memiliki beragam hasil kerajinan tangan. Ekonomi Kreatif, serta berdasarkan surat persetujuan Menteri. Profil Lembaga . Indonesia kini sudah punya UU. Jenis-jenis ekonomi kreatif dibagi menjadi 14 sektor industri, berikut adalah jenisnya. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif. 001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel: T. DOCX, PDF, TXT atau baca online dari ScribdSaat ini, akses pendanaan memang jadi tantangan dalam pengembangan industri kreatif di dalam negeri. com, Kamis. Cari 50. Akses Premium Bebas Iklan. Judul. Pada poin pertama dari ciri ekonomi kreatif adalah penekanan pada pentingnya kreativitas. dilihat 2493 Kali diunduh 2489 Kali. Sedangkan yang menjadi prioritas adalah Undang-Undang Ekonomi Kreatif akan disusun oleh Badan Ekonomi Kreatif pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2015-2019. 000 wanita akan meriahkan puncak Bulan Bung Karno dengan tari kecak. T. dewan perwakilan rakyat republik indonesia. Peraturan: 24: Jenis/Bentuk. Download semua halaman 1-42. Hetifah mengatakan bahwa seharusnya Kementerian seperti Kemenristekdikti dapat dilibatkan untuk pemberian masukan di dalam penyusunan RUU Ekraf. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif di Bengkulu Bengkulu, 28 September 2022 - Sosialisasi Undang-undang Ekonomi Kreatif diselenggarakan oleh Biro Umum Hukum dan Pengadaan Kemenparekraf bersama Anggota Komisi X DPR RI dengan keynote speech Ibu drh. Kemenparekraf kini menyajikan data seputar pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. “Melalui RUU ini, Haki akan memiliki payung hukum yang kuat sehingga bisa dijadikan jaminan untuk mengajukan pinjaman bagi pelaku usaha industri kreatif. Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50. Nilai tambah ini bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repu:-:s Indonesia Tahun L945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1 9 5 0 :e:r -- a:. E. Undang-Undang ini juga memberikan sanksi lebih berat bagi para pembajak, karena pembajakan tidak hanya merugikan kepentingan ekonomi paraABSTRAK: RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2020-2024; a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019. com - Badan Ekonomi Kreatif memandang produk-produk industri kreatif Indonesia bisa dan mampu bersaing dengan produk luar negeri. 2. Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta berlangsung di Hotel Crowne Plaza dihadiri 130 orang diantaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Marie Eka Pangestu, Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Harry Waluyo, Ketua Pansus RUU Hak. meningkatkan kontribusi usaha Ekonomi Kreatif dalam perekonomian nasional. manajemen@gmail. Pemerintahan Daerah dan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif; d. Halaman Website Resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik IndonesiaPrioritas Sektor Ekonomi Kreatif Tahun 2022 mempunyai tugas: 1. 2. id. com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. Peraturan Perundang-undangan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan. Kemenparekraf menyebut, kontribusi game untuk ekraf Indonesia pada 2017 adalah 1,93 persen PDB, dengan 44. menyejahterakan ralryat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara; c. UU tersebut merupakan produk kebijakan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Top News; Terkini; Tentang Kami; Sabtu, 10 Juni 2023. Dalam rangka mewujudkan infrastruktur Ekonomi Kreatif dan insentif bagi pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 Undang. 28 Sertifikat Standar Pengelolaan Kepatuhan. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif disebutkan bahwa ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tengah menyusun RUU tentang Ekonomi Kreatif yang diharapkna bisa menjadi payung hukum dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Masih merujuk pada undang-undang yang sama, dijelaskan pula kalau ekosistem ekonomi kreatif melibatkan keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai ekonomi kreatif. Indonesia sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ekonomi Kreatif yang akan menjadi payung hukum dalam melakukan sinergi antar lembaga untuk meningkatkan ekosistem ekonomi kreatif. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020. 76 - 82 Email:jurnalkreatif. Judul. Penyelenggaraan kegiatan Kemenparekraf didasarkan kepada dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Haryono, No. Kemenparekraf menyebut, kontribusi game untuk ekraf Indonesia pada 2017 adalah 1,93 persen PDB, dengan 44. Sebab, hal itu jelas berdampak buruk atau merugikan penciptanya. I. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Sidang paripurna saat persetujuan RUU Cipta Kerja menjadi UU, Senin (5/10). Publikasi ini disusun sebagai pedoman umum penyediaan informasi aktivitas kegiatan usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia, dimana aktivitas tersebut mengacu pada Undang - Undang No. 212 -2- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK. 1. Dengan disahkan UU ini, perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu tulang punggung pembangunan ekonomi nasional diharapkan akan makin terdorong. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana pengaruh hak kekayaan intelektual terhadap kinerja ekonomi kreatif yang diukur dengan total pendapatan dan keputusan. Sebelumnya DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Ekonomi Kreatif menjadi Undang-undang yang terdiri dari tujuh Bab dan 34 Pasal pada Kamis (26/9) dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. nya, ekraf mengalami pengembangan yang signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. 1,292,899. seni; c. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 142 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan. Kebijakan ini juga bisa menjadi instrumen untuk membantu para pelaku di dalamnya,” ujarnya. PT Perorangan [NEW] Perseroan Terbatas; Commanditaire Vennootschap;“Undang-undang ini penting, karena akan memberikan dasar kepastian hukum kepada para pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif dan menciptakan ekosistem yang kondusif,” terang Lasminingsih. H. Mencabut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas. Jakarta: Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Rikson Sitorus (Analis Hukum Ahli Madya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI) . Skema pembiayaan untuk produksi, promosi, dan pemasaran ini diharapkan dapat membantu pengembangan produk ekonomi kreatif di Tanah Air. Dilansir dari gramedia. "INFO BISNIS — Pemerintah yang diwakili beberapa kementerian/lembaga dan dipimpin Kementerian Perdagangan, bersama Komisi X DPR, telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif dan dalam waktu dekat akan disahkan menjadi undang-undang. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Hotel. EKONOMI KREATIF (UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019. Badan Ekonomi Kreatif. Hal itu ia ungkapkan seusai memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR RI dalam rangka uji publik RUU Ekraf. Kontribusi yang diberikan berupa sebuah. 2 Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2020 tentang. Mahasiswa KKN UGM Kembangkan Tas Tapo Menjadi Cenderamata Unik dari LikiCATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2009. Menurut Howkins (2001), ekonomi kreatif merupakan perpaduan antara kreativitas dengan ekonomi. Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif mengamanatkan skema pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual. Kamis, 22 Juni 2023 22:11Jurnalindo. Pasal 18 menyebutkan, pelaku ekonomi kreatif wajib memenuhi standar kompetensi tergantung kepada persyaratan subsektor melalui sertifikasi profesi. ID – Balikpapan, Kepala Disporapar Balikpapan Cokorda Ratih Kusuma W menghadiri sosialisasi Undang-Undang Ekonomi Kreatif dalam rangka memberikan pemahaman materi Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif kepada pemangku kepentingan ekonomi kreatif yang digelar oleh. TEROPONGNEWS. Plate mengatakan Undang-Undang. Kementerian tersebut adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.